Suprajarto Tolak Jadi Bos Btn, Istana: Tidak Lazim

Foto: Ilustrator: Edi Wahyono
Jakarta - Kantor Staf Presiden (KSP) menilai langkah Suprajarto menolak menjadi Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN tidak lazim. Seperti diketahui, Suprajarto menolak menjadi Direktur Utama BTN sesudah diputuskan dalam RUPSLB.

"Ya tapi itu tidak lazim dalam institusi kelembagaan BUMN, tidak lazim dia memberikan pernyataan keluar," kata Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV KSP, Ali Mochtar Ngabalin di gedung KSP, Jakarta, Jumat (30/8/2019).

Suprajarto menolak memimpin BTN sesudah beberapa jam ditetapkan sebagai Direktur Utama pada RUPSLB kemarin.

Baca juga: Posisi Dirut Kosong, Saham BRI dan BTN Masih Kinclong

Ngabalin mengaku akan mengecek pribadi mengenai keputusan perombakan jajaran direksi BUMN menjadi keputusan strategis atau bukan. Sebab, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menginstruksikan kepada seluruh menteri dan pejabat negara supaya tidak mengambil keputusan strategis hingga Oktober 2019.

"Itu yang saya bilang apakah, ini kan bergotong-royong jikalau dia masuk strata pemerintahan apakah dia masuk di level eselon I atau tidak, atau menjadi kebijakan presiden atau tidak," terang dia.

Baca juga: Jokowi Larang Menteri Ambil Kebijakan Strategis, Rombak BUMN Termasuk?

Meski demikian, Ngabalin percaya bahwa Menteri BUMN Rini Soemarno tetap sejalan dengan visi dan misi Presiden Jokowi.

"Tapi yang niscaya saya ingin menyampaikan bahwa mustahil Ibu Rini melanggar dan bertentangan dengan perintah Bapak Presiden," ungkap dia.

Simak Video "Eks Dirut BRI Tolak Dirombak Kaprikornus Bos BTN"
[Gambas:Video 20detik]

Sumber detik.com

Bagikan Artikel ini