Kpk Ajakan Joko Widodo Bentuk Kementerian Gres Urus Pencegahan Korupsi

Ketua KPK Agus Rahardjo (Ari Saputra/detikcom)
Sukabumi -Presiden Jokowi kerap kali membicarakan soal pencegahan dalam konteks korupsi. Karena itu, KPK memperlihatkan undangan kepada Jokowi demi melanggengkan hal itu.

"Kalau memang mau berfokus pada pencegahan, itu mestinya malah saran aku kaya kabinet kemarin, dibuat Menteri Pengawasan dan Pengendalian," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (25/10/2019).

Baca juga: Ketua KPK Beri Sambutan Penuh Sindiran, Serempet Jokowi hingga Mendagri

Agus menyindir Jokowi yang berkampanye soal e-planning dan e-budgeting. Menurut Agus, penerapan itu belum berpusat di pemerintahan.

"Kalau Anda lihat hari ini kampanye janjinya Pak Jokowi itu di planning dari budgeting, kini yang diterapkan mana? Belum ada. Ya, kan? Hanya ada Surabaya, DKI. Itu pun belum banyak," kata Agus.

Baca juga: Jokowi: Tak Ada Toleransi ke Koruptor yang Bawa Uang Korupsi ke LN

Pelaksana sistem-sistem itu, disebut Agus, sebaiknya dinaungkan dalam suatu kementerian yang beliau sarankan tadi. Sebab, berdasarkan Agus, inspektorat di masing-masing kementerian belum bekerja maksimal.

"Inspektorat kementerian digabungkan dikoordinasi oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) jadi Kementerian Pengawasan dan Pengendalian eksklusif bertanggung jawab kepada Presiden. Saya pikir itu akan bekerja bila arahnya ingin pencegahan, arahnya ingin membangun sistem ya. Itu akan sangat efektif sekali. Nanti Saudara sampaikan ke Pak Presiden ya, tolong ya," kata Agus.

Sumber detik.com

Bagikan Artikel ini