Pak Jokowi, Yakin Mau Rombak Direksi Bumn Sekarang?
Foto: Hendra Kusuma-detikFinanceJakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno bakal merombak direksi perusahaan pelat merah, khususnya di sektor perbankan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun telah melarang hal tersebut dilakukan sampai Oktober 2019.
Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Pieter Abdullah Redjalam menjelaskan, perombakan direksi jelang pergantian periode pemerintahan selanjutnya memang dapat memberi efek negatif.
"Memang etisnya ialah di masa transisi tidak ada perubahan signifikan alasannya ialah kekhawatiran membebani menteri yang akan melanjutkan," kata ia dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (13/8/2019).
"Begitu menterinya masuk, nggak sesuai pedoman ia akan sulit," sebutnya.
Atas dasar itu, di sisa waktu yang cuma tinggal 2 bulan di periode pertama Jokowi, Piter mempertanyakan apa alasan yang mendesak Kementerian BUMN untuk merombak direksi BUMN.
"Kondisi ketika ini bukan waktu yang tepat. Pergantian menteri 2 bulan lagi, apa alasan yang sangat mendesak untuk ganti direksi BUMN ketika ini. Kaprikornus jangan merusak tatanan. Tata kelola jangan dirusak," tambahnya.
Dapat diketahui, lima BUMN itu yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN).
Bank Mandiri akan menggelar RUPSLB pada 28 Agustus di Menara Mandiri dan BTN pada 28 Agustus di Gedung Menara BTN.
Sehari berikutnya giliran PGN yang menggelar RUPSLB pada 30 September di Four Seasons Hotel, dan BNI pada 30 Agustus di Menara BNI.
Terakhir, ada BRI yang akan menyelenggarakan RUPSLB pada 2 September dengan lokasi yang belum ditentukan.
Simak Video "Aksi Erick Thohir Benahi BUMN, Rekrut Ahok sampai Chandra Hamzah"
[Gambas:Video 20detik]
Sumber detik.com