Jokowi Minta Tak Ada Kebijakan Strategis, Direksi Bumn Tetap Dirombak?
Foto: BPMI Setpres/Muchlis JrJakarta - Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengungkapkan semua pejabat kabinet kerja harus mengikuti instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak mengambil kebijakan strategis.
Hal ini menyusul adanya kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) lima BUMN yang berlangsung semenjak 28 Agustus hingga 2 September 2019.
"Ya itu perintah. Apa yang disampaikan dalam sidang kabinet kan perintah. Harus diikuti, mestinya kan begitu," kata Moeldoko di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/8/2019).
Moeldoko pernah bilang, Jokowi melarang para pejabat kabinet kerja untuk tidak mengambil keputusan strategis hingga Oktober 2019.
Oleh karenanya, Mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia ini menganggap bahwa seharusnya seluruh pejabat kabinet kerja mematuhi instruksi kepala negara.
"Itu kan budbahasa obligation bagi pejabat negara begitu," ungkap dia.
Dapat diketahui, lima BUMN itu adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk/(BMRI) akan menggelar RUPSLB pada 28 Agustus di Menara Mandiri dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk/BBTN pada 28 Agustus di Gedung Menara BTN.
Sehari berikutnya giliran PGAS yang menggelar RUPSLB pada 30 September di Four Seasons Hotel, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk/BBNI pada 30 Agustus di Menara BNI.
Terakhir, ada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk/BBRI yang akan menyelenggarakan RUPSLB pada 2 September dengan lokasi yang belum ditentukan.
Simak Video "Tol Layang Jakarta-Cikampek Bisa Dipakai Mulai 20 Desember 2019"
[Gambas:Video 20detik]
Sumber detik.com